JAKARTA– PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, telah menyelenggarakan Pertamina Gas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) pada 17–18 Juni 2025 di Jakarta. Forum ini mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis, serta mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

Mengangkat tema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia”, PIPES 2025 menyoroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama PT Pertamina Gas, Gamal Imam Santoso, menyampaikan bahwa Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang handal dan merata.

• BRI Dukung UMKM Pemasok MBG: Dapur Makin Luas, Warga Makin Berdaya
• Pertahankan Peringkat ‘Sangat Sehat AAA’, Bukti PGN Konsisten Jaga Operasional Stabil dan Cost Optimization
• BRI Tunjukkan Komitmen Lewat Aturan Baru di Layanan Prioritas

“Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujar Gamal.

Ia menekankan peran strategis mereka dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang handal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti Pupuk, Pembangkitan, Kilang dan industri lainnya.

Mewakili Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam sambutan kuncinya menekankan bahwa swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Melalui hilirisasi, kita mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Untuk itu, pengembangan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa, menjadi sangat penting sebagai tulang punggung distribusi energi nasional,” tegasnya.

Pernyataan ini didukung oleh SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Henricus Herwin, yang dalam paparannya menyoroti strategi Pertamina sebagai holding energi dalam mengintegrasikan rantai pasok minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

“Di tengah tantangan global, konsolidasi dan integrasi sistem energi nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

Dari sisi pengembangan infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Harry Budi Sidharta menegaskan bahwa PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri gas bumi melalui integrasi infrastruktur dan inovasi teknologi.

"Ini semakin memperkuat posisi Subholding Gas Pertamina sebagai pemain kunci dalam mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi dan agregasi gas bumi di Indonesia."

PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

Plenary Session pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations,” menghadirkan regulator strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas. Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT INALUM, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama PT Pertamina Gas. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.