JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, ia juga mengumumkan struktur kepengurusan Danantara 2025.

Struktur kepemimpinan Danantara mencakup CEO, COO, CIO, serta Dewan Pengawas. Menariknya, Prabowo turut mengundang mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, untuk bergabung sebagai anggota Dewan Pengawas.

Tak hanya itu, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga disebut sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Danantara. “Iya, salah satunya (Tony Blair masuk dewan pengawas),” ungkap CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

• Baca Juga: Danantara Resmi Meluncur, Apa Dampak Bagi Saham Emiten Anggotanya?

Sebelum bergabung dengan Danantara, Tony Blair, yang memiliki nama lengkap Anthony Charles Lynton Blair, pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengalamannya di kancah internasional dianggap sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja Danantara di kancah global.

• Mengungkap Penghasilan Megawati yang Baru Saja Jadi Atlet Voli Terbaik Dunia 2025
• 7 Cara Menghemat Pengeluaran Saat Buka Puasa Bersama
• Cara Aman Bayar Pakai QRIS agar Tidak Terkena Kecurangan Transaksi

Profil Tony Blair

Dilansir dari weforum.org, Tony Blair menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris Raya dan Irlandia Utara dari 1997 hingga 2007, menjadi satu-satunya pemimpin Partai Buruh dalam sejarah 100 tahun partai yang memenangkan tiga pemilu berturut-turut.

Selama masa jabatannya, ekonomi Inggris mengalami pertumbuhan yang pesat. Pemerintahannya membuat perbaikan besar dalam layanan publik Inggris, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, melalui program investasi dan reformasi.

• Baca Juga: Peresmian Danantara Diikuti Penguatan Rupiah

Upah minimum wajib pertama di Inggris juga diperkenalkan. Blair memimpin keberhasilan pencalonan London sebagai tuan rumah Olimpiade 2012 dan memainkan peran penting dalam proses perdamaian Irlandia Utara.

Ia juga memperkenalkan Wali Kota London yang dipilih langsung, serta membentuk Parlemen Skotlandia, Majelis Wales, dan Majelis Irlandia Utara. Ia adalah pendukung setia kebijakan luar negeri intervensionis, khususnya di Kosovo, Sierra Leone, Afghanistan, dan Irak.

Ia juga melipatgandakan program bantuan Inggris untuk Afrika serta memperkenalkan program lingkungan pertama di Inggris guna menghadapi perubahan iklim.

Setelah meninggalkan jabatannya, ia mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, yang beroperasi di lebih dari 30 negara di dunia yang mendukung pemerintahan agar memberikan layanan yang efektif bagi rakyatnya.

• Baca Juga: Maret, Seluruh BUMN Masuk Gerbong Danantara

Blair juga mendirikan perusahaan layanan investasi yang berpusat di Mayfair, London. Perusahaan ini dipimpin oleh tim di bawah David Lyon, mantan Managing Director di Barclays Capital.

Tim tersebut terdiri dari lima staf yang terdaftar di Financial Services Authority (FSA) dan memiliki fasilitas trading desk di kantor pusatnya. Perusahaan ini menyediakan layanan investasi bagi dana dan individu, dengan fokus pada konsultasi strategis serta pengelolaan investasi.

Dilansir dari bbc.co.uk, Anthony Blair lahir pada 6 Mei 1953 di Edinburgh. Ia menempuh pendidikan di Universitas Oxford sebelum menjadi pengacara. Pada 1983, ia terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh untuk daerah pemilihan Sedgefield.

Blair segera dikenal sebagai bagian dari kelompok "modernis" dalam partai—termasuk Gordon Brown dan Peter Mandelson—yang berupaya menjadikan Partai Buruh lebih menarik bagi pemilih dengan menjauhkan diri dari keterkaitan dengan serikat pekerja, perlucutan senjata nuklir sepihak, kepemilikan publik, dan pajak tinggi.

Pada 1994, setelah meninggalnya pemimpin Partai Buruh saat itu, John Smith, Blair terpilih sebagai pemimpin partai setelah Gordon Brown memilih untuk tidak mencalonkan diri guna menghindari perpecahan suara di kalangan pendukung modernisasi.

• Baca Juga: Struktur Organisasi Danantara: Berikut Nama Pejabat, Posisi, dan Tugasnya

Blair dengan cepat memperoleh otoritas penuh sebagai pemimpin, yang semakin ditegaskan oleh kemenangan besar Partai Buruh dalam pemilu 1997. Pada usia 43 tahun, ia menjadi perdana menteri termuda sejak Lord Liverpool pada 1812.

Blair berusaha mempromosikan citra Inggris yang muda dan modern, yang tercermin dalam fenomena BritPop, BritArt, serta proyek Millennium Dome. Beberapa kebijakannya bersifat cukup progresif, terutama reformasi konstitusional yang memberikan otonomi terbatas bagi Wales dan Skotlandia.

Namun, janjinya untuk mereformasi layanan publik terbukti sulit diwujudkan, dengan ketergantungan pada inisiatif sektor swasta yang kontroversial tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam sektor transportasi, pendidikan, maupun layanan kesehatan.

Blair terpilih kembali pada 2001, namun masa jabatan keduanya diwarnai ketegangan, terutama akibat perselisihan dengan mantan sekutunya, Menteri Keuangan Gordon Brown.

Pada 2002–2003, Blair mempertaruhkan otoritas pribadinya dengan mendukung ‘perang melawan teror’ yang dipimpin Amerika Serikat, meskipun mendapat penolakan kuat dari partainya sendiri dan sebagian besar masyarakat.

Pada 2005, ia kembali memenangkan pemilu, menjadikannya perdana menteri dari Partai Buruh pertama yang menjabat selama tiga periode berturut-turut. Tahun yang sama, ia memimpin KTT G8 di Gleneagles dengan fokus pada dua isu utama—perubahan iklim dan Afrika—yang semakin menjadi prioritasnya.

Blair mengundurkan diri pada Juni 2007 dan digantikan oleh Gordon Brown. Ia dan para pendukungnya berhasil mengembalikan Partai Buruh ke posisi yang dapat memenangkan pemilu setelah hampir dua dekade menjadi oposisi.

Salah satu kebijakan kontroversial Blair saat menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris adalah keterlibatan negaranya ikut menyerang Irak bersama Amerika Serikat, yang berujung pada penggulingan pemerintahan Saddam Hussein. Saat itu, ia meyakini bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.

Namun, setelah invasi dilakukan dan Irak dibiarkan dalam kondisi konflik, senjata pemusnah massal yang dicurigai tidak ditemukan. Atas tindakan tersebut, Tony Blair akhirnya menyampaikan permintaan maaf.

Blair diketahui pernah mendapat tawaran untuk bergabung sebagai Anggota Dewan Penasihat IKN pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, ia menyatakan kegembiraannya dapat terlibat dalam proses pemindahan ibu kota Indonesia.

Tony Blair menekankan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan. Menurutnya, ibu kota yang menggantikan DKI Jakarta ini juga akan menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat untuk berkunjung, menetap, dan bekerja.

“Ibu Kota yang mampu menawarkan dimensi baru bagi perekonomian Indonesia, cara negara itu berkembang, dan menjadi contoh bagi teknologi, melakukan pembangunan dengan cara yang ramah lingkungan,” ungkap Blair.

Blair memiliki keterkaitan erat dengan Indonesia, terutama melalui keterlibatannya dalam berbagai proyek strategis. Tony Blair Institute for Global Change (TBI) telah bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam sejumlah inisiatif penting, termasuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara.

TBI berperan dalam membantu pemerintah menyediakan konektivitas internet yang cepat dan andal di Nusantara, dengan tujuan menjadikannya pusat penelitian, inovasi, dan keberlanjutan.

Blair juga berperan dalam mendorong investasi energi terbarukan di Indonesia. Pada April 2024, ia memfasilitasi kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab untuk membangun fasilitas panel surya berkapasitas hingga 1,2 gigawatt di Nusantara.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 25 Feb 2025

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 26 Feb 2025