jabarjuara.co, Bandung – Maret 2023, tepat tiga tahun Indonesia, termasuk Jawa Barat dalam darurat pandemi COVID-19. Setelah memukul sendi-sendi kehidupan, pandemi COVID-19 saat ini sudah terkendali.

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang sukses dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pun mengapresiasi kinerja Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan, ada lima hal yang Pemda Provinsi Jabar terapkan dalam menangani pandemi dan membangkitkan kembali ekonomi yang sempat terpuruk, yakni ilmiah, transparan, inovatif, kolaboratif, dan proaktif.

"Waktu kejadian COVID-19, saya berpikir apa semangat yang harus kita pegang. Maka, keluar lima hal tersebut," kata Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (1/3/2023).

Adapun inovasi pertama Pemda Provinsi Jabar dalam menangani pandemi COVID-19 adalah Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Menurut Kang Emil, Pikobar hadir untuk mengatasi kesimpangsiuran informasi soal COVID-19.

"Inovasi pertama selalu adalah komunikasi. Jadi saya bikin Pikobar. Pikobar itu saya dirikan karena kesimpangsiuran informasi membahayakan, kesimpangsiuran berita, ketidaktahuan, maka saya bikin itu," ucapnya.

"Saya belajar, kalau situasi sedang chaos, kuncinya itu sumber informasi. Makanya saya bilang, semua informasi Jawa Barat keluar dari saya. Bukan dari saya, tidak jadi referensi. Kalau dari saya, jadikan referensi. Maka, pada tenang masyarakat karena tiap hari saya update," imbuhnya.

Menurut Kang Emil, Pikobar menjadi salah satu instrumen untuk menyelesaikan dinamika dalam penanganan COVID-19. Selain update data penanganan COVID-19, Pikobar menjadi pintu dan alat komunikasi pemerintah dan masyarakat baik dalam penyaluran bantuan sosial, pendataan kebutuhan oksigen maupun pengiriman vitamin dan obat bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri.

Keberadaan Pikobar, kata Kang Emil, membuat dinamika-dinamika dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat terkontrol.

"Dulu saya membayangkan Pikobar ini hanya untuk update data. Di akhir proses, 25 fitur. Dari update data, orang minta lokasi-lokasi rumah sakit, orang minta dulu rapid test di mana, pendaftaran, sampai ujung-ujungnya bansos, hibah, untuk urusan dampak ekonomi," ucapnya.

"Menurut saya, keputusan itu betul. Gara-gara kita punya Pikobar, tidak banyak dinamika-dinamika yang tidak terkontrol karena semua diatur dalam satu," imbuhnya.