Upaya Sejumlah Negara Mengurangi Ketergantungan Dolar AS
JAKARTA- Upaya dedolarisasi atau pengurangan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat terus menguat dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya tensi geopolitik, penggunaan sanksi ekonomi oleh AS, serta keinginan sejumlah negara untuk memperkuat kedaulatan moneter.
Hingga periode 2025–2026, berbagai inisiatif telah diluncurkan oleh negara individu maupun blok ekonomi regional.
Namun, hasil yang dicapai menunjukkan dedolarisasi bukanlah proses instan, melainkan langkah bertahap yang penuh tantangan struktural dan politik.
Dilansir TrenAsia dari berbagai sumber, Kamis, 15 Januari 2025, berikut sederet negara yang berupaya menggeser dominasi dolar AS dalam kancah ekonomi dunia
BACA JUGA: 5 Barang yang Sebaiknya Tidak Dibeli Karyawan Setiap Bulan
Negara yang Berupaya Geser Dominasi Dolar AS

Upaya Libya
Salah satu upaya dedolarisasi paling ambisius dalam sejarah modern pernah digagas oleh Libya di bawah kepemimpinan Muammar Khadafi.
Pada 2009, Khadafi mengusulkan penggunaan Gold Dinar sebagai mata uang bersama Uni Afrika untuk perdagangan minyak dan komoditas, dengan tujuan langsung menggantikan dolar AS dan euro.
Namun, rencana ini gagal total dan tidak pernah terimplementasi. Setelah intervensi militer AS dan NATO pada tahun 2011 yang berujung pada kejatuhan rezim Khadafi, proyek Gold Dinar praktis terkubur dan menjadi contoh ekstrem bagaimana dedolarisasi dapat berujung pada konflik geopolitik.
Baca juga : Bedah Saham Sawit Era B40: Nasib JARR, DSNG, hingga AALI
Upaya Iran dan Rusia
Berbeda dengan Libya, Iran dan Rusia menempuh jalur yang lebih pragmatis. Kedua negara secara resmi menyepakati perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, rial dan rubel pada Desember 2023.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap sanksi ekonomi AS. Hingga 2025, kebijakan ini terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan bilateral tertentu.
Namun, keberhasilannya masih terbatas karena likuiditas mata uang lokal yang rendah serta hambatan sistem keuangan global akibat sanksi yang terus berlaku.
Upaya China
China menjadi aktor paling konsisten dan sistematis dalam upaya dedolarisasi global. Beijing mendorong internasionalisasi yuan melalui pelonggaran kontrol modal secara selektif, perluasan sistem pembayaran lintas batas CIPS sebagai alternatif SWIFT, serta pengembangan yuan digital.
Hingga 2025, lebih dari 25 persen perdagangan antara China dan negara-negara ASEAN telah diselesaikan menggunakan yuan.
Meski demikian, yuan masih menghadapi keterbatasan besar, terutama dari sisi kepercayaan global, transparansi pasar, dan likuiditas jika dibandingkan dengan dolar AS.
Upaya Venezuela
Sementara itu, Venezuela mencoba menghindari dominasi dolar dengan menjual minyak menggunakan mata uang alternatif, termasuk kripto.
Namun, upaya ini justru berakhir kontraproduktif. Sanksi AS diperketat, ekonomi domestik semakin terpuruk, dan dalam praktiknya dolar tetap menjadi alat transaksi utama di pasar informal Venezuela. Kasus ini menunjukkan bahwa dedolarisasi tanpa fondasi ekonomi yang kuat justru dapat memperparah krisis.
Baca juga : Sido Muncul Kembali Gelar Baksos Operasi Bibir Sumbing
Upaya Brics
Di tingkat multilateral, BRICS menjadi salah satu blok yang paling sering dikaitkan dengan wacana dedolarisasi. Sejak 2015, BRICS menggulirkan ide pembentukan mata uang bersama sebagai alternatif dolar dalam perdagangan dan investasi.
Namun hingga 2025–2026, proyek ini masih tertunda tanpa kemajuan konkret. Hambatan utama datang dari perbedaan kebijakan moneter, sistem perbankan yang tidak terintegrasi, serta konflik kepentingan geopolitik, khususnya antara India dan China.
Akibatnya, gagasan mata uang BRICS kerap dinilai sebagai ambisi politik yang “mati sebelum lahir”.
Upaya ASEAN
ASEAN menempuh pendekatan yang lebih realistis dan bertahap. Melalui kesepakatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-kawasan, ASEAN berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar tanpa menggantinya secara total.
Hingga 2024-2025, lebih dari 25 persen perdagangan intra-ASEAN telah diselesaikan menggunakan mata uang lokal, didukung inovasi pembayaran lintas negara seperti QR code regional.
Meski demikian, dolar AS masih mendominasi lebih dari 70 persen transaksi global, menunjukkan bahwa dedolarisasi ASEAN bersifat komplementer, bukan substitutif.
Terlepas dari beragam inisiatif tersebut, dedolarisasi menghadapi tantangan struktural yang hampir seragam di seluruh dunia. Dominasi infrastruktur dolar, seperti jaringan SWIFT dan pasar keuangan AS yang sangat likuid, membuat dolar sulit tergantikan.
Selain itu, banyak mata uang lokal dinilai kurang stabil dan kurang likuid untuk menopang perdagangan internasional skala besar.
Faktor politik dan kepercayaan juga menjadi penghambat utama. Negara-negara dalam satu blok sering kali memiliki kepentingan geopolitik yang berbeda, sehingga sulit membangun konsensus jangka panjang.
Bahkan, upaya menghindari dolar berisiko menciptakan ketergantungan baru pada mata uang lain, seperti yuan, yang juga membawa implikasi geopolitik tersendiri.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 15 Jan 2026
Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 20 Jan 2026
