JAKARTA - Pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya menjaga agar Indonesia masih menjadi tujuan investor migas di dunia.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan upaya Pemerintah sudah cukup bagus untuk menarik investor. Diantaranya, melalui beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan. Kendati demikian, tren kenaikan investasi tersebut tidak bisa serta merta meningkatkan produksi migas nasional dalam jangka pendek.

“Saya kira upayanya sudah optimal, berbagai kebijakan seperti One Door Service Policy, pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Kemudian juga beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan,” kata Fahmy.

Berdasarkan data dari SKK Migas, total investasi di sektor hulu migas dari 2018 hingga 2022 mencapai US$57,2 miliar. Khusus tahun ini, jumlah investasi diproyeksikan mencapai US$13,2 miliar, naik lebih dari 20% dari capaian tahun lalu. Torehan tersebut berada di atas rata-rata investasi global yang hanya naik 5% di tahun 2022.

Fahmy menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia. Yakni, dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun yang masih berpengaruh, cadangan migas Indonesia yang jumlahnya masih terjadi perdebatan, dan tren transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Jika kembali merujuk data dari SKK Migas, saat pandemi melanda secara global tahun 2020-2021, investasi di sektor hulu migas justru mengalami pertumbuhan sebesar 3,8%. Pada rentang waktu tersebut, capaian investasi meningkat dari US$10,5 miliar menjadi US$10,9 miliar.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi VII dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto menjelaskan investasi yang dibutuhkan di sektor hulu migas sangat besar. Hal tersebut penting untuk memenuhi target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.

Setelah kenaikan investasi, menurut Mulyanto, pemerintah dan SKK Migas bisa fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas. “Bukan hanya soal investasi, tetapi juga insentif fiskal dan non-fiskal; koordinasi antar kementerian; kebijakan satu pintu yang proaktif; pengokohan kelembagaan SKK Migas; kepastian hukum dan lain-lain,” tutur Mulyanto.

Mulyanto berharap pemerintah dapat memaksimalkan peran industri hulu migas saat proses transisi energi menuju net zero emission tahun 2060. “Perlu dirancang grand strategy industri migas yang jitu memasuki masa-masa transisi tersebut,” ujar Mulyanto.

Wakil Ketua Komisi VII dari fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno memberikan masukan serta dukungan agar SKK Migas memperkuat kinerja lebih keras lagi untuk mencapai target 1 juta BOPD dan 12 miliar BSCFD. “Sehingga ini tidak hanya bisa mencegah penurunan dari produksi minyak mentah atau lifting migas kita, tetapi juga bisa mencapai target itu,” tutup Eddy.