Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Dinilai Merugikan Ekosistem Pertembakauan Nasional, Anggota Komisi XI DPR RI Tolak Revisi PP 109/2012

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

jabarjuara

Produksi tembakau dari PTPN X yang optimis lebih mengingkat dii 2022. 


Tembakau PTPN X.jpg

Rencana pemerintah untuk merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sepenuhnya ditentang oleh para petani tembakau. 

Revisi PP 109/2012 Merampas Mata Pencaharian Petani dan Pekerja Tembakau

Rokok

Prevalensi Perokok Anak Menurun, Rancangan Revisi PP 109/2012 Dianggap Tidak Mendesak

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


ded7f228-ea61-4fa0-bb91-47beddf1ca00_169.jpg

JAKARTA - Polemik terkait Seruan Gubernur DKI Jakarta 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok terus bergulir. Aksi penertiban Satpol PP pun dianggap b

Penertiban Reklame Rokok, Satpol PP: Tak Ada Pijakan Hukum

Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Perlu Diimplementasikan di Pembuatan Kebijakan

Kenaikan Tarif Cukai akan Bikin Banyak Pabrik Tutup

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk tidak melanjutkan revisi PP 109/2012 karena menimbulkan polemik di masa pandemi.Suara penolakan revisi Peraturan Pemerintah 

Pemerintah Didorong Tak Lanjutkan Rencana Revisi PP 109/2012

<p>Tanaman Tembakau/ Sumber: ahlitani.com</p>


olympus-digital-camera-3

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) dinilai tidak adil bagi berbagai sektor apabila hanya menggunakan perspektif sisi kesehatan.

Akademisi: Penyusunan Kebijakan Industri Hasil Tembakau Harus Dilihat Secara Komprehensif

<p>Ilustrasi cukai rokok dan cukai hasil tembakau (CHT) / Shutterstock</p>


rokok-shutterstock

Baru-baru ini, LAKPESDAM PBNU merilis hasil riset terkait dampak kebijakan pertembakauan dan PP 109 tahun 2