JUSTINA.png

Wamenkeu Suahasil Nazara, Menteri keuangan Sri Mulyani dan wamenkeu Thomas dalam APBN KiTa Edisi Desember pada Rabu, 11 Desember 2024.

1000387663.jpg

Inilah 17 K/L yang Lolos Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 mengenai Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 yang mengatur Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Daftar 17 K/L yang Lolos Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR

jabarjuara

Tak Terkena Pemotongan! Ini 17 K/L yang Lolos dari Penghematan Anggaran 2025

Citroen C3, Mmobil listrik murah dan compact dari Citroen seharga Rp196 Jutaan.

Citroen c3.jpg

Catat! Ini Kriteria Kendaraan Bermotor yang Kena PPN 12 Persen

Adapun mobil dan sepeda motor kategori tertentu akan tetap dikenakan tarif PPN 12% tersebut. Pasalnya kendaraan bermotor termasuk sebagai barang yang sudah terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Ini Kriteria Kendaraan Bermotor yang Kena PPN 12 Persen

Kendaraan Bermotor yang Terkena PPN 12 Persen, Ini Kriterianya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Catat! Begini Aturan Baru PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, berikut barang kena PPnBM

Simak! Begini Aturan Baru PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

PPN 12 Persen Barang Mewah, Simak Peraturan Terbarunya

Director of Marketing BMW Group Indonesia Bayu Riyanto (kiri), Managing Director BMW Group Asia Lars Nielsen (kedua kiri), Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kedua kanan), dan Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan (kanan) berbincang di samping mobil The All New 5 BMW saat peluncuran di Press Day pada pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang. Rabu 17 Juli 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Peluncuran The All New 5 BMW - Panji 6.jpg

Catat! Ini Daftar Barang Mewah Kena dan Tidak Kena PPN 12 Persen 

Pemerintah per 1 Januari 2025 menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk jasa atau barang mewah.

Daftar Barang Mewah Kena dan Tidak Kena PPN 12 Persen 

PPN 12 Persen Diberlakukan, Ini Barang Mewah yang Kena dan Tidak Kena

Netflix.

Menguak Prediksi Biaya Layanan Netflix hingga Spotify dengan PPN 12 Persen

Pemerintah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini juga akan menyasar layanan hiburan digital, termasuk Netflix dan Spotify.

Perkiraan Biaya Layanan Netflix hingga Spotify dengan PPN 12 Persen

Prediksi Kenaikan Tarif Netflix dan Spotify Akibat PPN 12 Persen

Spotify

Deretan Barang dan Jasa Favorit Gen Z yang Kena PPN 12 Persen

Kenaikan PPN akan terasa cukup signifikan, terutama bagi Gen Z yang cenderung memiliki pola belanja konsumtif, khususnya untuk barang dan jasa yang sering mengalami kenaikan harga. Dalam hal ini, Gen Z, Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mengakibatkan tambahan pajak sebesar Rp1.748.265 per tahun yang harus ditanggung oleh konsumen.

Gen Z Pusing! Ini Deretan Barang dan Jasa Favorit yang Kena PPN 12 Persen

Daftar Barang dan Jasa Populer di Kalangan Gen Z yang Terkena PPN 12 Persen

Ilustrasi transaksi beli mobil.

Tak Hanya Biaya Sekolah, Inilah Hal-hal yang Tidak Mampu Dibeli Kelas Menengah dalam 5 Tahun Mendatang

Inilah hal-hal yang tidak lagi bisa dibayar atau dibeli oleh kaum kelas menengah dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

Sejumlah Hal yang Tidak Mampu Dibeli Kelas Menengah dalam 5 Tahun Mendatang

Selain Pendidikan, Inilah Hal-Hal yang Akan Sulit Dibeli Kelas Menengah di 5 Tahun Mendatang

Potret sarjana.

Pendidikan Bisa Gratis, Berapa Sebenarnya Pajak di Negara Nordik?

Negara-negara Skandinavia dikenal dengan sistem jaring pengaman sosial yang luas dan pendanaan publik untuk layanan seperti layanan kesehatan universal, pendidikan tinggi, cuti orang tua, serta perawatan anak dan lansia. 