Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) setelah berhasil menyelenggarakan kegiatan Rembuk Pangan Pesisir di 35 Kabupaten/kota basis KNTI, dari 1-10 Desember 2024. Puncaknya, melaksanakan Rembuk Pangan Pesisir Nasional di Anjungan Jawa Tengah, 12 Desember 2024. Kegiatan dihadiri oleh pengurus KNTI dan badan otonom perempuan KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) dan badan otonom kepemudaan Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI).

Ketua Pelaksana Kegiatan, Niko Amrullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen KNTI turut berpartisipasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan juga program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghasilkan rumusan rekomendasi dalam memperkuat ekosistem kemandirian dan kedaulatan pangan dari laut, serta mempererat tali silaturahmi di antara kita semua,” terang Niko.

• Cinema XXI Berhasil Raih Penghargaan Perdana ICTA CineAsia APAC Achievement Award
• Sukses Digelar, BRI Kembali Jadi Bagian dari Kemeriahan Kafegama Fun Walk 2024
• Chatbot BRI Sabrina Raih Anugerah Khusus di Ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2024

Kata Niko, kami berharap ada ikhtiar bersama untuk memperkuat ekosistem kemandirian dan kedaulatan pangan dari laut, dapat terwujud melalui kegiatan rembuk perempuan pesisir.

Sementara itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyampaikan komitmen KNTI mendukung agenda kemandirian pangan pemerintah.

“Kami mendukung kemandirian pangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kami siap bersama-sama berjuang agar pangan dari kelautan perikanan menjadi pangan unggulan. Sekaligus menjawab persoalan krisis pangan dalam negeri dan dunia.” Terang Dani

Kata Dani, Kami percaya dapat terwujud itu semua, karena nelayan kita kuat, tangguh dan berani. Selain itu, pembudidaya kita juga sangat produktif, sehingga sektor kelautan perikanan akan mampu mencukupi kebutuh protein dalam negeri dan dunia.

Lebih lanjut Dani Sampaikan, Koperasi KNTI siap ikut andil dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kata Dani, keterlibatan koperasi nelayan dalam MBG akan mendorong kesejahteraan nelayan.

Selain itu, Dani juga menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai ekosistem sumber daya penghasil pangan.

“Laut yang kotor dan rusak, akan menyebabkan kemiskinan nelayan. Oleh karena itu, KNTI melakukan langkah-langkah untuk mendorong keberlanjutan lingkungan / ekosistem laut, sebagai wujud nyata menjaga sumber daya pangan dan kesejahteraan nelayan,” jelas Dani.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemenko Bidang Pangan dibentuk untuk mendukung program Asta Cita Presiden No. 2 yakni Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

“Swasembada pangan ditargetkan akan dicapai pada 2027. UU pangan mengamanatkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Keamanan Pangan. Negara harus memiliki kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri untuk menjamin kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan yang berdaulat dan aman untuk dikonsumsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal,” terang Dandy

Lanjut Dandy, Pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang harus menyiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas nelayan pembudidaya dan petambak garam kecil, menumbuhkembangkan sistem pembiayaan dan kelembagaan, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum atas permasalahan yang dihadapi.

“Keragaan perikanan tangkap secara nasional menunjukkan bahwa peran Nelayan Kecil sangat besar dengan porsi armada lebih dari 90% dari armada perikanan tangkap nasional, dengan produksi hasil tangkapan lebih dari 70% dari produksi perikanan tangkap secara nasional. Dengan demikian maka pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap nelayan kecil melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas nelayan kecil, “ lanjut Dandy.

Terkait dengan program makan bergizi Gratis (MBG), peran daripada nelayan tradisional sangat strategis sebagai ujung tombak dalam kebijakan ini. Nelayan menjadi penyedia ikan yang dapat menjual langsung hasil tangkapan dan dijadikan menu di dalam program MBG.

KNTI menyerahkan Asta Bahari kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan ASTA BAHARI

Piagam Asta Bahari KNTI dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan di:

1. Kemandirian dan Diversifikasi Produksi Pangan

Memastikan keluarga nelayan dan masyarakat pesisir mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri melalui diversifikasi produk perikanan berbasis potensi lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor atau komoditas tunggal.

2. Peningkatan Infrastruktur Perikanan

Mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan, cold storage, tempat pelelangan ikan, dan akses transportasi untuk mendukung distribusi, mengurangi kerugian pasca panen, serta memastikan produk berkualitas sampai ke konsumen.

3. Peningkatan Kapasitas Nelayan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi nelayan untuk meningkatkan keterampilan teknis, efisiensi usaha, dan penerapan teknologi ramah lingkungan guna mendukung keberlanjutan ekosistem laut.

4. Reformasi Kebijakan dan Partisipasi Nelayan

Memperkuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil melalui reformasi kebijakan yang mendukung, seperti akses pasar, hak pengelolaan sumber daya laut, dan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan kelautan.

5. Akses Permodalan dan Teknologi

Memastikan ketersediaan skema pembiayaan dengan bunga rendah serta bantuan alat tangkap modern dan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nelayan.

6. Pengendalian Harga dan Pemasaran

Mengimplementasikan kebijakan pengendalian harga untuk melindungi nelayan dari fluktuasi yang merugikan serta memfasilitasi akses produk perikanan ke sektor pariwisata dan pasar internasional melalui inovasi pemasaran digital.

7. Pembangunan Ekosistem Koperasi

Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi nelayan untuk mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran secara kolektif, sekaligus menyediakan sarana pengelolaan keuangan yang efektif untuk nelayan.

8. Pendekatan Holistik untuk Kesejahteraan Pangan

Mengintegrasikan penyuluhan pola makan sehat, pengembangan usaha mikro seperti budidaya lokal, dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan konsumsi pangan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Tulisan ini telah tayang di halojatim.com oleh Redaksi pada 13 Des 2024