Rokok Elektrik Masih Dinilai Mahal bagi Sebagian Konsumen

Selalu Patuh Aturan, Pelaku Industri Periklanan Sebut Revisi PP 109/2012 Tiak Diperlukan 

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.


jabarjuara

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Dinilai Merugikan Ekosistem Pertembakauan Nasional, Anggota Komisi XI DPR RI Tolak Revisi PP 109/2012

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Kenaikan Tarif Cukai akan Bikin Banyak Pabrik Tutup

Rencana revisi ini dinilai akan mengancam kesejahteraan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada industri tembakau.

Renggut Kesejahteraan Pekerja, FSP RTMM-SPSI Tolak Revisi PP Tembakau

Produksi tembakau dari PTPN X yang optimis lebih mengingkat dii 2022. 


Tembakau PTPN X.jpg

Rencana pemerintah untuk merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sepenuhnya ditentang oleh para petani tembakau. 

Revisi PP 109/2012 Merampas Mata Pencaharian Petani dan Pekerja Tembakau

Rokok

Prevalensi Perokok Anak Menurun, Rancangan Revisi PP 109/2012 Dianggap Tidak Mendesak

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


JAKARTA – Pemerintah didorong untuk transparan terhadap penyusunan aturan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun meminta kementerian/lembaga

Polemik Revisi PP 109/2012, Peraturan Rokok Harus Transparan dan Partisipatif

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk tidak melanjutkan revisi PP 109/2012 karena menimbulkan polemik di masa pandemi.Suara penolakan revisi Peraturan Pemerintah 

Pemerintah Didorong Tak Lanjutkan Rencana Revisi PP 109/2012

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai kenaikan cukai rokok akan memperpuruk industri di tengah pandemi COVID-19.

cukai rokok.jpg

JAKARTA - Polemik rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi

Tidak Ada Urgensi, Izin Prakarsa Revisi PP 109/2012 Tak Sesuai Kaidah

Revisi PP 109/2012 Ancam Pendapatan Negara

JAKARTA - Kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

Rencana Revisi PP 109/2012 Disebut Ada Intervensi Lembaga Asing

<p>Ilustrasi perkebunan tembakau / Foto: Balittas.litbang.pertanian.go.id</p>


ilustrasi-perkebunan-tembakau

Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan ada hidden agenda terkait kebijakan revisi PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.